Trilogis (Opini/Tajuk) — Ada kalanya sebuah kebijakan pemerintah tidak cukup hanya dilihat dari apa yang dibangun, tetapi juga perlu dibaca dari
kapan kebijakan itu diambil, seberapa besar anggarannya, dan apakah benar menjadi kebutuhan paling mendesak masyarakat.
Pertanyaan itu relevan ketika Pemerintah Kabupaten Boalemo mengalokasikan sekitar Rp6 miliar untuk pekerjaan tiga segmen ruas jalan di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembangunan jalan tentu bukan sesuatu yang harus ditolak. Jalan merupakan infrastruktur penting bagi mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Tetapi dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas, persoalannya bukan sekadar apakah jalan perlu dibangun.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:
Apakah tiga segmen jalan tersebut memang menjadi prioritas yang paling mendesak saat ini?
Rp6 Miliar dan Pertanyaan tentang Prioritas
Berdasarkan konfirmasi kepada Dinas PUPR Kabupaten Boalemo, anggaran sekitar Rp6 miliar tersebut memang melekat pada Dinas PUPR.
Pekerjaan mencakup tiga segmen dalam satu mata anggaran, dengan pelaksana yang disebut sebagai CV Karisma.
Informasi tersebut dengan sendirinya belum menunjukkan adanya pelanggaran.
Sebaliknya, keberadaan anggaran dan adanya perusahaan yang menjadi pelaksana pekerjaan harus dipahami sebagai bagian dari proses pemerintahan dan pengadaan barang/jasa yang tetap tunduk pada ketentuan hukum.
Namun, di sinilah ruang kritik publik seharusnya dimulai.
Sah secara administratif belum tentu otomatis menjawab pertanyaan mengenai prioritas dan manfaat publik.
Masyarakat berhak mengetahui mengapa tiga segmen tersebut dipilih.
Apa dasar teknisnya?
Bagaimana tingkat urgensinya?
Apakah terdapat ruas lain yang kondisinya lebih membutuhkan penanganan?
Dan mengapa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan dalam kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tuduhan.
Itulah fungsi kontrol publik terhadap penggunaan APBD.
Kondisi fiskal daerah seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas pembangunan.
Ketika pemerintah daerah harus melakukan efisiensi dan berhitung terhadap kemampuan membiayai berbagai kebutuhan, maka setiap proyek seharusnya memiliki argumentasi yang kuat.
Rp6 miliar mungkin terlihat kecil dibandingkan keseluruhan APBD.
Tetapi bagi masyarakat yang sedang menghadapi persoalan pekerjaan, pendapatan, kebutuhan pangan, pelayanan publik dan berbagai kebutuhan dasar lainnya, angka tersebut tetap memiliki arti besar.
Karena itu, pertanyaannya bukan apakah pembangunan jalan itu penting.
Pertanyaannya: apakah Rp6 miliar tersebut merupakan pilihan penggunaan anggaran yang paling tepat untuk kondisi Boalemo saat ini?
Jika jawabannya iya, pemerintah tinggal menunjukkan dasar pertimbangannya.
Jika terdapat kajian teknis yang menyatakan tiga segmen tersebut mendesak, bukalah kepada publik.
Jika ada alasan keselamatan, konektivitas ekonomi, akses pendidikan, kesehatan atau kepentingan strategis lainnya, jelaskan secara terang.
Dengan demikian, perdebatan tidak perlu berkembang menjadi spekulasi.
Tiga Segmen, Satu Mata Anggaran
Penggabungan tiga segmen dalam satu mata anggaran juga menarik untuk dilihat dari sisi transparansi.
Bukan berarti penggabungan tersebut salah.
Tidak ada dasar untuk menyimpulkan demikian tanpa memeriksa dokumen perencanaan dan pengadaan.
Tetapi publik berhak mengetahui dasar pengelompokan pekerjaan tersebut.
Apakah ketiga segmen memiliki karakteristik pekerjaan yang sama?
Bagaimana penyusunan volume dan harga perkiraannya?
Bagaimana mekanisme pemilihan penyedia?
Apakah seluruh proses telah sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah?
Dan apakah pekerjaan tersebut memberikan manfaat yang proporsional dengan nilai anggaran yang dikeluarkan?
Semua pertanyaan itu seharusnya dapat dijawab melalui dokumen dan keterangan resmi, bukan melalui asumsi.
Ketika Muncul Istilah “Pengalihan Isu”
Judul tulisan ini sengaja menggunakan tanda tanya:
“Proyek Jalan atau Pengalihan Isu?”
Bukan karena sudah ada bukti bahwa proyek tersebut merupakan pengalihan isu.
Sampai saat ini, tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa pemerintah atau pihak tertentu sengaja membuat proyek tersebut untuk menutupi persoalan lain.
Karena itu, istilah tersebut harus ditempatkan sebagai pertanyaan publik, bukan sebagai kesimpulan.
Namun pertanyaan itu tetap relevan ketika sebuah proyek bernilai miliaran rupiah muncul di tengah situasi pemerintahan yang sedang menghadapi berbagai persoalan dan tekanan fiskal.
Apalagi jika sebelumnya terdapat persoalan atau pemeriksaan hukum yang melibatkan pihak-pihak di lingkungan pemerintahan.
Dalam konteks ini, publik tentu membutuhkan penjelasan yang lebih terang agar tidak muncul persepsi bahwa sebuah kebijakan pembangunan digunakan untuk mengalihkan perhatian dari persoalan lain.
Persepsi publik tidak boleh dijawab dengan tuduhan balik. Persepsi harus dijawab dengan transparansi.
Masa Lalu Tidak Boleh Menjadi Vonis
Jika benar terdapat pejabat di lingkungan Dinas PUPR yang sebelumnya pernah dimintai keterangan dalam suatu perkara, fakta tersebut juga harus ditempatkan secara proporsional.
Pernah diperiksa tidak sama dengan terbukti bersalah.
Seseorang yang dimintai keterangan dalam proses hukum tetap memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai ada putusan atau kepastian hukum yang menyatakan sebaliknya.
Karena itu, tidak tepat apabila pemeriksaan pada masa lalu kemudian digunakan untuk menyimpulkan bahwa proyek yang dikerjakan saat ini pasti memiliki hubungan dengan perkara tersebut.
Namun pada sisi lain, rekam jejak pemerintahan tetap merupakan bagian yang wajar menjadi perhatian publik.
Caranya bukan dengan menghakimi, melainkan dengan meminta transparansi yang lebih kuat.
Jika seluruh proses perencanaan, penganggaran dan pengadaan telah sesuai ketentuan, maka dokumen dan fakta itulah yang seharusnya berbicara.
CV Karisma Bukan Sasaran Tuduhan
Begitu pula dengan CV Karisma sebagai pelaksana pekerjaan.
Status sebagai pemenang atau pelaksana proyek pemerintah tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya kepentingan tertentu atau pelanggaran.
Tanpa bukti, tidak boleh ada kesimpulan bahwa perusahaan tersebut memperoleh pekerjaan karena hubungan tertentu, apalagi menyebut adanya permainan.
Yang layak ditanyakan adalah:
Apakah proses pemilihannya transparan dan sesuai aturan?
Jika jawabannya iya, maka itu yang harus menjadi pijakan.
Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak boleh berubah menjadi tuduhan terhadap pihak swasta tanpa bukti.
DPRD Harus Ikut Menjelaskan
Pertanyaan juga layak diarahkan kepada DPRD.
Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan, DPRD memiliki posisi penting dalam memastikan setiap rupiah APBD digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.
Maka publik patut mengetahui:
Apakah DPRD telah mempertimbangkan urgensi tiga segmen jalan tersebut?
Apakah ada pembahasan mengenai kondisi fiskal daerah?
Apakah terdapat perbandingan dengan ruas jalan lain yang lebih membutuhkan penanganan?
Jika seluruh proses pembahasan telah dilakukan secara objektif, DPRD semestinya tidak keberatan memberikan penjelasan.
Sebab fungsi pengawasan bukan hanya dilakukan setelah terjadi masalah.
Pengawasan justru harus bekerja sebelum anggaran berubah menjadi proyek.
Jangan Sampai “Ada Anggaran” Menjadi Alasan
Salah satu persoalan dalam tata kelola anggaran adalah kecenderungan melihat tersedianya anggaran sebagai alasan bahwa sebuah program harus dilaksanakan.
Padahal logika APBD seharusnya tidak demikian.
Ada anggaran bukan berarti harus segera dibelanjakan tanpa menguji urgensi dan manfaatnya.
Setiap program tetap harus memiliki dasar perencanaan, indikator manfaat dan pertanggungjawaban.
Pemerintah daerah harus mampu membedakan antara “bisa dikerjakan” dan “harus dikerjakan sekarang.”
Keduanya bukan hal yang sama.
Rakyat Berhak Mendapat Jawaban
Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang menolak pembangunan.
Masyarakat justru membutuhkan pembangunan yang tepat sasaran.
Jika tiga segmen jalan tersebut memang mendesak, pemerintah tidak perlu defensif.
Tunjukkan kajiannya.
Jelaskan kondisinya.
Terangkan manfaatnya.
Buka dasar penganggarannya.
Jelaskan proses pengadaannya.
Dan pastikan masyarakat mengetahui mengapa Rp6 miliar tersebut menjadi pilihan yang tepat di tengah kondisi fiskal yang sedang tertekan.
Dengan begitu, pertanyaan tentang “pengalihan isu” akan gugur dengan sendirinya.
Sebaliknya, apabila penjelasan tidak diberikan, ruang spekulasi akan semakin besar.
Dan ketika uang publik dipertaruhkan, diam bukanlah cara terbaik membangun kepercayaan.
Bukan Menuduh, Tetapi Mengingatkan
Tulisan ini tidak sedang menyatakan bahwa proyek tiga segmen jalan tersebut ilegal.
Tidak pula menyatakan bahwa CV Karisma melakukan kesalahan.
Tidak menyatakan bahwa pejabat tertentu bersalah.
Dan tidak menyimpulkan bahwa proyek tersebut merupakan konspirasi atau pengalihan isu.
Belum ada dasar untuk menyimpulkan hal-hal tersebut.
Tulisan ini hanya mengajukan pertanyaan yang semestinya dijawab melalui data:
Mengapa proyek ini menjadi prioritas?
Mengapa sekarang?
Apa urgensinya?
Apa manfaatnya?
Dan apakah penggunaan sekitar Rp6 miliar untuk tiga segmen tersebut benar-benar merupakan keputusan terbaik di tengah tekanan fiskal Boalemo?
Sebab dalam pemerintahan yang sehat, kritik tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman.
Kritik adalah pengingat bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memiliki konsekuensi terhadap rakyat.
Dan pada akhirnya, Rp6 miliar itu bukan uang pemerintah dalam arti milik pribadi. Itu uang publik yang dititipkan kepada pemerintah untuk dikelola sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.
Maka pemerintah tidak cukup hanya mengatakan:
“Proyek ini sudah dianggarkan.”
Rakyat berhak mendapatkan jawaban yang lebih penting:
“Mengapa proyek ini harus menjadi prioritas?”
Karena di tengah fiskal yang tertekan, setiap rupiah bukan sekadar angka dalam APBD—ia adalah pilihan.
Dan setiap pilihan pemerintah harus mampu dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Penulis : Reyn Daima| Redaksi
Editor : AI/cg
