Boalemo Dapat Alokasi ABT untuk Program Hilirisasi Komoditas Perkebunan

- Jurnalis

Selasa, 23 September 2025 - 11:40 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Trilogis.id_(Jakarta) – Bupati Boalemo Drs. H. Rum Pagau menghadiri langsung Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan pelaksanaan program hilirisasi komoditas prioritas perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Auditorium Gedung F, Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Dalam rakor yang dipimpin langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman itu, Kabupaten Boalemo bersama dua daerah lain di Provinsi Gorontalo yakni Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato, dipastikan memperoleh alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pelaksanaan program hilirisasi perkebunan prioritas.

Bupati Boalemo turut didampingi Kepala Dinas Pertanian Andi Hurudji, S.P., M.Si. Kehadiran mereka menandai komitmen Pemerintah Kabupaten Boalemo untuk mempercepat transformasi sektor perkebunan dari hulu ke hilir.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Alokasi anggaran ini menjadi peluang besar bagi Boalemo untuk meningkatkan produksi, pengolahan, dan daya saing komoditas perkebunan. Hilirisasi bukan hanya soal meningkatkan hasil, tetapi juga memberi nilai tambah dan kesejahteraan bagi petani kita,” ujar Bupati Rum Pagau usai kegiatan.


Fokus Hilirisasi Nasional

Baca Juga :  Tak sesuai harapan dan jelas kelanjutannya, Jembatan Gantung Labiya putuskan Layanan Kesehatan dan Pendidikan?

Kementerian Pertanian menyiapkan tambahan anggaran hampir Rp 9,9 triliun untuk mempercepat hilirisasi komoditas perkebunan di seluruh Indonesia. Dana tersebut akan digunakan untuk penyediaan benih unggul, penguatan rantai pasok, pembangunan unit pengolahan hasil, hingga pendampingan petani.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan penyediaan benih gratis pada lahan perkebunan hingga 800 ribu hektare dan penyerapan 1,6 juta tenaga kerja di sektor hilir. Komoditas yang menjadi prioritas nasional antara lain tebu, kopi, kakao, kelapa, mete, serta rempah-rempah seperti pala dan lada.

“Perkebunan adalah sektor yang menyerap jutaan tenaga kerja. Dengan hilirisasi, kita tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi menghasilkan produk turunan bernilai tinggi,” kata Menteri Pertanian dalam keterangannya.


Dampak untuk Kabupaten Boalemo

Dengan masuknya Boalemo sebagai salah satu penerima ABT, pemerintah daerah akan segera menyusun rencana teknis bersama Kementan untuk memaksimalkan peluang tersebut. Kepala Dinas Pertanian Andi Hurudji menegaskan bahwa pihaknya akan memperkuat data calon petani dan calon lokasi (CPCL) agar distribusi program tepat sasaran.

Langkah pertama adalah memastikan data petani dan lokasi akurat. Dengan begitu, bantuan bibit maupun pembangunan fasilitas pengolahan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” jelas Andi Hurudji.

Program hilirisasi diyakini akan mendorong pengembangan komoditas unggulan Boalemo, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat desa.

Baca Juga :  Banyak yang Drop Out, Capaian Vaksinasi Boalemo belum sesuai target.

Tantangan dan Harapan

Meski dukungan anggaran telah tersedia, tantangan tetap ada. Kesiapan infrastruktur pendukung, kepastian lahan, hingga akses pasar menjadi faktor penting keberhasilan program. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Boalemo diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah pusat, swasta, dan kelompok tani untuk mengawal implementasi di lapangan.

Bupati Rum Pagau menegaskan bahwa keberhasilan program ini akan menjadi tonggak penting dalam transformasi ekonomi daerah.

Kami optimistis hilirisasi perkebunan di Boalemo akan membawa dampak signifikan. Ini bukan sekadar program pertanian, tetapi bagian dari strategi pembangunan ekonomi rakyat,” tegasnya.

Berita Terkait

Duduk, diam, gaji akan masuk; Menanti Suara di Gedung Rakyat, Fungsi DPRD Boalemo Diduga Mati Suri?
Masih soal mobil yang di pinjam Kejati, Klarifikasi Jubir Pemda dan Kabag Umum tidak substantif
Mobil Baru untuk Kejati, BPJS Menunggak dan Petani Menunggu: Di Mana Prioritas Pemda?
Pemda Boalemo dan Kejati Gorontalo Ugal-ugalan?: Antara Perencanaan yang Gagal dan Dugaan Peminjaman Ilegal
Menakar Etika dan Independensi: Ujian Transparansi di Balik Peminjaman Kendaraan Dinas Pemda oleh Kejati
PKM Berlian Gelar Pelayanan KB Serentak Gratis dalam Rangka Harganas ke-33
Rapor Merah PAHAM: Janji Pembangunan, Utang BPJS, dan Sejumlah Persoalan yang Belum Tuntas
Menyelamatkan Nyawa, Kehilangan Hak: Jeritan Nakes di Balik Penolakan Klaim BPJS

Berita Terkait

Senin, 29 Juni 2026 - 20:36 WITA

Duduk, diam, gaji akan masuk; Menanti Suara di Gedung Rakyat, Fungsi DPRD Boalemo Diduga Mati Suri?

Minggu, 28 Juni 2026 - 00:32 WITA

Masih soal mobil yang di pinjam Kejati, Klarifikasi Jubir Pemda dan Kabag Umum tidak substantif

Jumat, 26 Juni 2026 - 05:56 WITA

Mobil Baru untuk Kejati, BPJS Menunggak dan Petani Menunggu: Di Mana Prioritas Pemda?

Rabu, 24 Juni 2026 - 19:05 WITA

Pemda Boalemo dan Kejati Gorontalo Ugal-ugalan?: Antara Perencanaan yang Gagal dan Dugaan Peminjaman Ilegal

Rabu, 24 Juni 2026 - 18:31 WITA

Menakar Etika dan Independensi: Ujian Transparansi di Balik Peminjaman Kendaraan Dinas Pemda oleh Kejati

Berita Terbaru