Trilogis (Pemda Boalemo — Kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat dan daerah tampaknya memunculkan kontradiksi di level implementasi. Di satu sisi, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong melakukan penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), listrik, hingga pembatasan kegiatan seremonial. Namun di sisi lain, Pemerintah Daerah justru mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas baru berupa Toyota Kijang Innova Zenix.
Kondisi ini memantik pertanyaan publik mengenai urgensi pengadaan kendaraan tersebut di tengah narasi penghematan yang terus didorong kepada seluruh ASN.
Sejumlah pihak menilai, pengadaan kendaraan dinas dengan spesifikasi kelas menengah atas itu berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, terlebih ketika banyak sektor lain masih membutuhkan penguatan anggaran prioritas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika ASN diminta hemat BBM, penggunaan listrik dibatasi, perjalanan dinas dikurangi, tetapi di saat bersamaan ada pengadaan kendaraan baru, tentu publik berhak bertanya: apa urgensinya?” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan.
Sorotan lain muncul karena spesifikasi Toyota Kijang Innova Zenix lazim digunakan untuk pejabat dengan jenjang tertentu. Dalam standar kendaraan dinas, kelas kendaraan tersebut umumnya diperuntukkan bagi pejabat setingkat pimpinan tinggi, bahkan dalam praktiknya identik dengan pejabat tertentu seperti Sekretaris Daerah atau unsur pimpinan DPRD.
Hal ini kemudian memunculkan spekulasi: apakah kendaraan tersebut disiapkan untuk pejabat tertentu, termasuk kemungkinan bagi Sekretaris Daerah definitif yang baru?
Pertanyaan tersebut mengemuka karena selama ini, kendaraan dinas untuk kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah umumnya berada pada kelas yang lebih rendah, seperti Toyota Rush atau kendaraan sejenis.
Sementara itu, hasil konfirmasi kepada Kepala Bagian Umum membenarkan bahwa memang terdapat pengadaan kendaraan dinas tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa sebagai OPD teknis, pihaknya hanya melaksanakan proses pengadaan dan belum mengetahui secara pasti peruntukan atau siapa yang akan menggunakan kendaraan tersebut.
“Iya, pengadaan itu memang ada. Tapi kami di bagian umum hanya sebagai pelaksana teknis. Untuk peruntukan atau siapa yang akan menggunakan, itu bukan kewenangan kami,” ujarnya.
Pernyataan tersebut justru memperkuat tanda tanya publik terkait transparansi dan perencanaan kebutuhan kendaraan dinas di lingkungan pemerintah daerah.
Selain aspek urgensi, keterbukaan informasi juga menjadi sorotan. Masyarakat mendorong pemerintah untuk menjelaskan secara rinci dasar pengadaan, sumber anggaran, serta urgensi pemilihan spesifikasi kendaraan di tengah kebijakan efisiensi.
Pengamat kebijakan publik menilai, efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya dibebankan pada sektor operasional kecil, tetapi juga menyentuh belanja modal yang tidak mendesak.
“Efisiensi jangan hanya berhenti pada mematikan lampu kantor atau membatasi BBM. Belanja yang berpotensi dianggap tidak prioritas juga harus dievaluasi agar semangat penghematan tidak terkesan simbolik,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak pemerintah daerah terkait peruntukan kendaraan tersebut.
Publik kini menunggu jawaban: apakah pengadaan mobil baru ini benar-benar kebutuhan mendesak, atau justru menjadi ironi di tengah seruan efisiensi anggaran?
